Pada zaman Nara (710-784), pemerintahan Jepang memberlakukan sistem wajib militer yang diperintah secara langsung oleh Kaisar. Dengan adanya wajib militer ini, seluruh kaum lelaki diwajibkan untuk mengikutinya, kecuali kaum budak. Meski peraturan ini bersifat wajib, bagi mereka yang tidak memenuhi syarat dan tidak mampu menjalaninya, akhirnya mereka memilih untuk “membelot” dan melarikan diri dari peraturan tersebut. Beberapa sebab yang membuat mereka merasa keberatan adalah materi yang cukup membebankan. Di sisi lain, kaum petani yang juga termasuk wajib militer pun tidak sanggup melanjutkan akibat beban pajak yang mencekik.
Peraturan ini tidak membuat jepang kehilangan “pengikut” wajib militer, karena bagi kaum bangsawan, terutama yang melirik “masa depan” akhirnya mengikutinya. Dari beberapa “pengikut” peraturan ini akhirnya menjadi kelompok pasukanyang dikenal dengan Sakimori atau pembela.
Menginjak tahun 794, Ibu Kota yang berpusat di Nara akhirnya dipindahkan ke Heian (Kyoto). Pada masa-masa ini, kaum bangsawan kemudian memetik buah hasil pemerintahan Kaisar selama kurang lebih 150 tahun. Namun di sisi lain, dengan adanya sistem pungut pajak yang sangat besar, menimbulkan pemberontakan besar di setiap daerah yang kebanyakan terdiri dari kaum petani.
Para petani ini kemudian mulai melakukan penjarahan kepada masing-masing Tuan Tanah (Daimyo) yang diikutinya. Dikarenakan keadaan yang tidak aman, memaksa para pemilik Shoen (tanah bebas pajak) mempersenjatai keluarga dan petaninya. Kondisi ini yang kemudian melahirkan kelas militer yang dikenal dengan Samurai.
